Kemitraan & CSR

Mencari Sistem CSR Yang Tidak Sekadar Kasih Duit

(infomoneter.com)-CSR seharusnya bukan sekedar bagi uang atau memberi pinjaman modal kerja saja. CSR harus sustain dan mengembangkan pola Inkubasi. Perusahaan pelaku CSR sebaiknya menyediakan lokasi kerja dan pelatihan, pembekalan teknik produksi, manajerial serta pemasaran secara intensif kepada pengusaha kecil pemula agar mampu menciptakan pendapatan melalui kegiatan produktif selama waktu yang ditentukan. Mereka harus diberi sistem dan mengikuti sistem itu agar bisnisnya bisa mencapai sustainable growth.

Keterlibatan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam programcorporate social responsibility (CSR) melalui program kemitraan dan bina lingkungan (PKBL) bisa dibilang sejak jaman bahaeula. Bahkan setiap BUMN hampir semuanya memiliki unit PKBL tersendiri.

Hanya saja kesan lama program CSR yang kerap melekat pada BUMN ialah kebanyakan sekedar membagi duit. Dibalik angka-angka yang dipamerkan BUMN melalui PKBL tak sedikit melahirkan tudingan miring, yang menyebut keterlibatan BUMN hanya karena sebatas kepatuhan pada pemerintah dan pemegang saham. Akibatnya aktivitas CSR di BUMN cuma sebatas tempelan dan tidak diupayakan pada penciptaan nilai (value creation).

Hitung saja, sudah berapa lama dana pemerintah yang diguyurkan untuk membina UKM. Apalagi belakangan juga diramaikan dengan program kredit usaha rakyat (KUR). Memang banyak dana yang sudah terserap tetapi banyak kemudian yang tidak membekas. Persoalan utama adalah masyarakat hanya diberi modal tanpa memberikan pendampingan yang memadai. Itu sebabnya banyak bank, BUMN dan swasta yang mengatakan mau membantu pengusaha mikro dan kecil tetapi tidak ada satupun yang berani memberikan pinjaman kepada unit usaha yang masih dalam masa inkubasi atau start up.

Kalangan perbankan hanya berani memberikan kredit kepada unit unit usaha yang sudah berjalan. Mereka berani memberikan modal kepada mereka yang sudah menjalankan usaha tetapi tidak berani memberikan pinjaman kepada mereka yang akan memulai usaha. Kalangan perbankan mau kuncuran kredit PKBL BUMN selalu memastikan dulu bahwa dana yang mereka pinjamkann jatuh ke tangan orang yang sudah biasa berbisnis. Mereka tidak mau mempercayakan uang mereka kepada orang-orang yang tidak mempunyai pengalaman berbisnis. Artinya berbisnis bukan semata-mata soal modal dan niat.

Yang patut dibanggakan adalah, saat ini, konsep dan pelaksanaan CSR makin berkembang di Indonesia. Program CSR dunia usaha seperti BUMN, swasta maupun usaha asing, gaungnya kian kencang

Hal ini tentu menggembirakan. Hanya saja pemahaman kalangan dunia usaha tentang konsep CSR masih beragam. Meskipun masyarakat belum bisa merasakan hasil yang maksimal dari kegiatan CSR, tetapi kegiatan itu harus berkelanjutan (suistanable). Sayangnya, banyak perusahaan yang kini memahami CSR hanya sekadar kegiatan yang sifatnya insidental, seperti pemberian bantuan untuk korban bencana, sumbangan, serta bentuk-bentuk charity atau filantropi lainnya.

Tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR merupakan bentuk nyata kepedulian kalangan dunia usaha terhadap lingkungan di sekitarnya. Berbagai sektor dibidik dalam kegiatan ini, seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi, lingkungan dan bahkan sosial budaya.

 

Bagaimana PKBL BUMN

PKBL bagi BUMN bisa dikatakan hukumnya wajib. Perusahaan plat merah ini, menyisihkan satu hingga tiga persen dari laba bersihnya dan dialokasikan untuk program PKBL. Tetapi umumnya, rata rata dua persen untuk kemitraan dan dua persen untuk bina lingkungan.

BUMN mempunyai dua cara dalam memberi kredit kepada UKM. Melalui PKBL dan kedua dengan Kredit Usaha Rakyat (KUR). Kredit melalui PKBL dilakukan oleh semua BUMN dari penyisihan laba. Sementara KUR hanya dilakukan oleh bank BUMN. Keduanya kini sama-sama mensyaratkan UKM untuk melampirkan agunan. Padahal, tak ada aturan tentang agunan dalam PKBL.

Sementara KUR mensyaratkan, agunan pokok kredit adalah proyek yang dibiayai. Tetapi karena agunan tambahan yang dimiliki oleh UKM pada umumnya kurang, maka sebagian dicover dengan program penjaminan. Besarnya coverage penjaminan maksimal 70 % dari plafond kredit. Sumber dana KUR sepenuhnya berasal dari dana komersial Bank.

Selama ini pengelolaan dana PKBL sepenuhnya tanggungjawab BUMN masing-masing sedangkan Kementerian BUMN sebagai lembaga yang menaungi BUMN-lebih kepada tugas monitoring dan mefasilitasi dari setiap unit BUMN yang menentukan besaran pinjaman lunak.

Bagi calon mitra binaan BUMN, persyaratan untuk mendapatkan kredit biasanya dilihat dari latarbelakang serta prospek usaha secara ringkas. Ada yang mensyaratkan usaha yang telah berjalan selama satu tahun dan ada pula yang dua tahun. Mereka diwajibkan melampirkan laporan keuangan selama menjalankan usahanya. Calon mitra binaan juga wajib membuat rencana penggunaan dana serta proyeksi usaha.

Menurut Peraturan Menteri Negara BUMN No. Per-05/MBU/2007, setiap BUMN wajib membentuk unit tersendiri yang khusus melaksanakan PKBL dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari organisasi perusahaan secara keseluruhan. Prioritas dalam program kemitraan BUMN, teorinya-ditujukan bagi usaha kecil yang belum memiliki kemampuan akses perbankan.

Pola pembinaan BUMN selama ini bermacam macam. Ada pembinaan langsung dan ada juga konsep kerjasama. Pola pembinaan misalnya pengusaha kecil diberi pinjaman modal kerja atau investasi untuk meningkatkan usahanya. Ada juga sistem di mana BUMN memberikan tempat lokasi kerja dan pelatihan, pembekalan tehnik produksi, manajerial dan pemasaran secara intensif kepada pengusaha kecil pemula agar mampu menciptakan pendapatan dan mampu menciptakan pendapatan melalui kegiatan produktif selama waktu yang ditentukan. Bisa juga dengan pola kemitraan di BUMN bekerjasama dengan instansi seperti koperasi yang dapat menampung hasil produksi pengusaha kecil sekaligus sebagai penjamin terhadap pinjaman yang diberikan oleh perusahaan kepada pengusaha kecil dengan prinsip saling menguntungkan.

Pembinaan tidak langsung adalah pola kerjasama antara BUMN pembina dengan BUMN pembina lainnya misalnya dengan membentuk konsorsium. Program ini merupakan kerjasama dua atau lebih BUMN yang melaksanakan pembinaan bersama terhadap mitra binaan skala kecil, mikro. Ada juga pola satuan kerja di mana BUMN bekerjasama dengan pihak Pemkab atau Pemkot sekaligus bertindak sebagai affalis. Bentuk kerjasama ini dengan memanfaatkan dana PKBL yang akan digunakan oleh pihak perbankan untuk menjamin kredit yang akan disalurkan oleh perbankan.

Yang perlu digarisbawahi, kendati ada tudingan miring soal pola BUMN dalam menyalurkan dana PKBL, sebenarnya banyak juga BUMN yang sukses mendorong mitra binaan untuk meningkatkan kinerja usahanya. Bahkan ada beberapa produk UKM BUMN yang menjajaki pasar ekspor. Hanya saja nilai inovasi belum begitu melekat pada diri pelaku UKM, terutama beberapa produk seperti snack yang masih diolah maupun dikemas dengan teknologi sederhana. Penggunaan teknologi juga seperti panggang masih jauh dari api.

Memang dana yang dialokasikan BUMN untuk CSR benar benar menggiurkan. Kalau dikelola tepat sasaran, baik memilih mitra, jenis usaha maupun sistemnya, bukan tidak mungkin betapa makmurnya negeri ini.

Lihat saja, dalam persentasi Kementerian BUMN di awal tahun 2011, menyebutkan dana Kemitraan mencapai Rp2,052 triliun. Dana ini, kata Menteri BUMN Mustafa Abubakar, adalah berbentuk pinjaman lunak & pendampingan pada UMKM yang belum bankable, dengan tujuan membuat mereka tumbuh lebih pesat dan pada akhirnya bankable. Sementara Bina Lingkungan Rp965 M. Disalurkan dalam bentuk: Bantuan bencana alam, Dana pendidikan, Peningkatan kesehatan masyarakat, Pembangunan Sarana Prasarana Umum, Pelestarian Alam dan Program BUMN Peduli.

Disebutkan pertumbuhan akumulasi dana PKBL tahun 2011 mencapai 23% dengan pertumbuhan mitra binaan mencapai 6,6% dibanding tahun 2010. Akumulasi Penyaluran Dana Kemitraan (Pinjaman) dan dana Bina Lingkungan 2011 adalah Rp16,20 triliun. Ditargetkan mitra binaan tahun 2011 mencapai 808.810 (kali transaksi). Dana PKBL BUMN terus meningkat. Pada tahun 2010 BUMN menyalurkan dana PKBL sebesar Rp2,6 triliun, melonjak dari PKBL 2009 sekitar Rp1,6 triliun 2009.

Staf Ahli Kementerian BUMN Bidang Pengembangan Investasi dan Kemitraan UKM, Gumilang Hardja Koesoema, dalam sebuah pameran PKBL BUMN, pernah mengatakan, sektor UKM yang terbanyak mendapat penyaluran adalah pertanian yang mencapai 65 persen, disusul perdagangan sebesar 20 persen, sedangkan sisanya sektor jasa produksi. Pada tahun 2010 jumlah UKM yang menjadi mitra binaan BUMN mencapai sekitar 650.000 perusahaan. Perusahaan yang memiliki jumlah mitra binaan terbesar adalah PT Pertamina yang mencapai 7.000 UKM, disusul PT Telkom, Bank Mandiri, Bank BNI, Bank BNI dan Jamsostek.

Sejauh ini, tingkat non performing loan (NPL/rasio kredit macet) mitra binaan relatif kecil atau mencapai 4 persen. Kredit macet pada umumnya dipicu anggapan bahwa dana PKBL adalah bantuan pemerintah, sehingga tidak perlu dikembalikan, adanya intervensi dari luar UKM, dan situasi bisnis yang digeluti.

Masalah yang kerap menganggu PKBL BUMN ialah, tak semua dana yang disalurkan kepada UKM itu dikembalikan lagi kepada BUMN pembina untuk dijadikan dana bergulir. Banyak UKM yang tak lancar mengembalikan dana bergulir alias berkategori kredit macet. Jumlahnya tentunya besar. Namun tak ada data resmi berapa besar jumlah kredit macet UKM yang disalurkan BUMN. Kredit macet ini membuat BUMN membuat pagar dengan menerapkan agunan kepada UKM yang akan diberi kredit.

Mustafa Abubakar saat menjadi Menteri BUMN, banyak  mendorong perusahaan BUMN untuk lebih memperhatikan program PKBL. “PKBL merupakan bagian dari komitmen perusahaan dalam kepedulian terhadap UKM termasuk lingkungan perusahaan,” ujar Mustafa.

Menurutnya, yang penting dalam penyaluran dana PKBL perlu dilakukan kajian sistem sehingga lebih efektif. Menurut catatan, selama ini BUMN yang tidak bisa menyalurkan dananya, mereka melakukannya melalui badan yang ditunjuk yaitu, PT Permodalan Nasional Madani (PNM) dan Bahana Artha Ventura.

Sejalan dengan peningkatan kinerja keuangan BUMN, maka target penyaluran PKBL BUMN kian meningkat. Pandu Djajanto saat menjabat Deputi Kementerian BUMN Bidang Restrukturisasi dan Perencanaan Strategis,   mengatakan, dana Program Kemitraan PKBL BUMN se-Indonesia ditargetkan mengalami peningkatan menjadi Rp18,4 triliun selama 2011. Selama 2010 nilai penyaluran PKBL mencapai sekitar Rp14,8 triliun.

Menurutnya distribusi penyaluran dana PKBL hingga tahun 2011 sudah menjangkau 33 provinsi dengan jumlah mitra binaan mencapai 750 ribu mitra. “Pendanaan PKBL dari ratusan ribu mitra binaan tersebut diperoleh dari 141 BUMN di Tanah Air,” katanya.

Sesuai pencapaian alokasi PKBL tersebut, Pandu melihat BUMN telah melakukan kontribusi yang besar pada peningkatan kesejahteraan masyarakat ekonomi lemah pro poor, lapangan kerja pro-job, serta peningkatan pertumbuhan ekonomi pro-growth.

Pandu optimistis, dengan strategi yang lebih baik, sistematis, dan terencana, PKBL berpotensi besar untuk menjadi salah satu jembatan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Ke depan, diperlukan regulasi, konsolidasi, koordinasi, serta sosialisasi program PKBL yang lebih terintegrasi.

Upaya itu dapat meningkatkan iklim usaha yang lebih kondusif, meningkatkan taraf hidup rakyat kecil, serta mampu menciptakan lapangan kerja baru di sejumlah sentra industri kecil yang ada. Hal tersebut juga akan memperkuat kepercayaan publik terhadap brand korporat BUMN yang merupakan salah satu soko guru perekonomian nasional.

CSR Yang Ideal

CSR pada dasarnya bukan sekedar menyebar uang. Tapi bagaimana masyarakat bisa merasakan hasil yang maksimal dari kegiatan CSR, melalui kegiatan yang bersifat berkelanjutan (suistanable). Selama ini, banyak orang beranggapan bahwa CSR hanya merupakan kewajiban sosial. Mereka berpikir ini adalah kegiatan sosial yang dilakukan oleh perusahaan. Padahal sebenarnya CSR bukan hanya masalah sosial. Harus lebih dari itu, terutama bagaimana usahanya tumbuh berkelanjutan.

Mengaca kepada praktek CSR yang dilakukan para pelaku bisnis swasta, menunjukan banyak contoh CSR yang sukses. Seperti Bogasari Flour Milss (BFM) yang melakukan program strategic CSR dengan membentuk Bogasari Baking Center (BBC) sejak tahun 1981 dengan tujuan strategis menciptakan wirausahawan roti di seluruh tanah air. Memang kemudian, para usahawan roti ini menjadi elemen kunci bagi distribusi dan pemasaran produk Bogasari. Sampai saat ini Bogasari mampu menelorkan sekitar 100.000 alumni yang menjadi tulang punggung pemasaran produk Bogasari.

Kemudian kelompok Sampoerna memiliki Sampoerna Foundation yang secara strategis, sistematik dan focus menjalankan aktivitas CSR-nya di bidang pendidikan dan peningkatan mutu SDM. Upaya ini bagian dari core strategy kelompok ini dalam membangun corporate image di tengah persaingan yang hyper competitive saat ini. Di dalam Sampoerna Foundation, misi utamanya adalah value creation.

CSR model unik dan banyak membuat tempat orang belajar adalah pengalaman Januar Darmawan, Founder dari Januar Darmawan Capital (JDC), yang sukses menjankan praktek CSR. Menurut Januar ada beberapa konsep CSR. Di mana, CSR bisa diorganisir oleh sebuah yayasan dengan tujuan sosial yang jelas fokusnya dan berkelanjutan dari waktu ke waktu. Jadi menjalankan CSR bukanlah perusahaan yang hanya sesekali membuat program-program sosial yang bersifat sesaat seperti pembagian sembako kepada orang miskin atau pengungsi yang sedang melanda musibah. “CSR bukan untuk membangun citra,”cetusnya.

Konsep berikutnya menurut Januar adalah CSR dimasukan dalam konsep bisnis perusahaan itu sendiri. Artinya perusahaan memilih strategi pengembangan usaha yang memasukan konsep CSR di dalamnya (baca JDC Pilihan Model CSR). Model ini yang dipilih Januar dalam memimpin perusahaan.

Januar tidak memberi modal kepada orang yang sudah memiliki usaha. Tetapi orang baru lulus yang masih nol dari sisi pengalaman bisnis, dan modal dengkul. Setelah lulus seleksi, orang tersebut diberi kesempatan untuk memilih bisnis yang cocok. Kemudian diberi modal dan diberi pendidikan manajemen dengan ragam sistem yang harus dilewati. Saat usahanya berjalan dilakukan pendampingan dan monitoring sehingga dipastikan usahanya berjalan sukses. Hingga saat ini ratusan orang yang sukses menjadi pengusaha di usia muda karena sentuhan Januar. Itulah CSR yang ideal. Mereka tidak sekedar kasih uang tapi ada sistem yang mereka bangun sehingga bantuan yang diberikan bisa membekas di tangan orang yang dibina. (Tulisan Barus kormensius, wartawan Business Review)

Sumber: http://infomoneter.com/mencari-sistem-csr-yang-tidak-sekedar-kasih-duit/

 

Pages 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27