Mengulas SKB Empat Menteri.

Wabah pandemi Covid-19 hingga kini belum dapat diatasi secara absolut oleh pemerintah Indonesia. Di sisi yang lain, kegiatan pembelajaran harus tetap dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pendidikan guna mencerdaskan kehidupan bangsa. Oleh karena itu, pemerintah melalui Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Kesehatan, Menteri Agama, serta Menteri Dalam Negeri menerbitkan regulasi baru yang tertuang pada Surat Keputusan Bersama (SKB) Tentang Panduan Pembelajaran Tahun Ajaran 2020/2021 di masa pandemi Covid-19. Hal itu bertujuan untuk mengatur metode penyelenggaraan pembelajaran selama masa pandemi. Tingkat pendidikan yang dituju oleh SKB ini ialah pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, bahkan hingga pendidikan tinggi.

Dibentuknya SKB ini atas dasar pertimbangan pengelompokan zona wilayah yang diterbitkan oleh Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 yang terbagi menjadi zona hijau, kuning, oranye, dan merah. Penentuan zona tersebut menegaskan sistem pembelajaran yang akan diterapkan di wilayah terkait.

Berdasarkan struktur dokumen, SKB ini memiliki 41 halaman. Dalam bagian inti terletak pada enam halaman awal, selebihnya berisi lampiran. Pada konstituen ini ditegaskan lima keputusan bersama. Sejumlah subyek utama yang ditegaskan yakni mulainya Tahun Ajaran baru pada setiap tingkatan, peresmian model pembelajaran tatap muka bagi zona hijau dengan catatan senantiasa menerapkan protokol kesehatan. Panduan protokol kesehatan secara rinci dijelaskan pada bagian lampiran.

Di samping itu, pemerintah mengerahkan segala upaya untuk menangkal dan mengantisipasi hakikat pendidikan di masa pandemi Covid-19. Antara lain yakni pembelajaran daring (e-learning), kebutuhan kuota murah, dan protokol kesehatan terkait.

Meskipun telah diberlakukannya SKB, dalam pelaksanaannya terdapat sejumlah keluh kesah yang dirasakan masyarakat, di antaranya adalah orang tua harus membimbing anaknya belajar lebih intens, besarnya pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan kuota internet bagi sebagian masyarakat, masalah kecepatan akses jaringan, dan bahkan para siswa mengalami kejenuhan.

Beberapa waktu yang lalu, pemerintah membuat sejumlah revisi pada Surat Keputusan Bersama (SKB) yang berisi mengizinkan pembelajaran tatap muka di zona kuning dan hijau dengan tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Hasil keputusan tersebut dilakukan berdasarkan koordinasi dengan tim gugus tugas terkait data mengenai zona wilayah.

Lebih lanjut, setiap madrasah dan boarding school yang berada di zona kuning dan hijau dibuka secara berangsur. Untuk boarding school yang memiliki peserta didik berjumlah di bawah 100 orang, kapasitas maksimal yang diperbolehkan pada bulan pertama sebesar 50 persen. Di bulan kedua diizinkan masuk sejumlah 100 persen.

Sedangkan, untuk boardind school yang jumlah peserta didiknya melebihi 100 orang, diperbolehkan untuk mengisi kapasitas ruang kelas sebanyak 25 persen di bulan pertama. Di bulan yang kedua diizinkan untuk diisi sejumlah 50 persen, di bulan ketiga sebesar 75 persen, dan di bulan keempat diizinkan untuk mengisi sebanyak 100 persen dari kapasitas ruangan.

 

 

Tinggalkan Balasan

WhatsApp INFO LENGKAP