Perlukah Pembelajaran Tatap Muka di Berlakukan?

Per 7 agustus lalu, pemerintah melalui SKB 4 Menteri yang dikeluarkan oleh  Kemendikbud terkait panduan penyelenggara pembelajaran untuk tahun ajaran 2020-2021, memutuskan bahwa pembelajaran secara tatap muka boleh dilakukan oleh sekolah-sekolah yang berada di zona kuning dan hijau, dengan tetap memprioritaskan kesehatan dan keselamatan peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, keluarga, masyarakat secara umum, serta mempertimbangkan tumbuh kembang peserta didik. Pemberlakuan kebijakan ini pun turut diiringi dengan himbauan dari pemerintah agar kegiatan pembelajaran tatap muka dilakukan dengan protokol kesehatan yang sangat ketat.

Pertimbangan membuka pembelajaran tatap muka di zona kuning dan hijau merupakan bentuk kesadaran pemerintah akan banyaknya aspirasi masyarakat terkait kendala dan dampak negatif dari pembelajaran jarak jauh (PJJ). kendati demikian, PJJ menjadi opsi yang dilakukan agar hak pendidikan bagi para peserta didik tetap terpenuhi di tengah pandemi terutama para individu pendidikan yang berada dizona merah, yang tentunya PJJ ini dirasa lebih efektif diberlakukan diwilayah yang terklasifikasi dalam zona merah, karena mengutamakan standar keselamatan dibandingkan dengan pembelajaran tatap muka dikala pandemi ini.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim punya sejumlah pertimbangan dalam kebijakan membuka kembali aktivitas sekolah tatap muka di zona kuning. Salah satunya untuk meminimalisir ragam dampak negatif pembelajaran jarak jauh (PJJ) di tengah pandemi.

Dengan demikian setidaknya terdapat 276 Kabupaten/Kota di zona kuning dan hijau yang diizinkan kembali membuka sekolah. Sementara 238 Kabupaten/Kota lainnya yang berada di zona oranye dan merah masih dilarang karena berisiko tinggi terkait penularan virus corona (covid-19).

Dampak PJJ dirasa ‘Negatif’ Bagi Siswa.

Ada banyak dampak negatif bersifat masif yang harus siap dihadapi akibat dari pemberlakuan sistem PJJ ini. Beberapa efek negatif tersebut diantaranya adalah, kekhawatiran meningkatnya angka putus sekolah. Sebab, PJJ secara berangsur dapat menimbulkan kemungkinan persepsi serta asumsi para orang tua yang berubah terkait peran sekolah dalam proses pembelajaran, yang dirasa tidak optimal. Dilain sisi secara perlahan akibat PJJ ini mulai terbentuk paradigma berfikir peserta didik dan para pendidik tentang lemahnya pengawasan sistem PJJ ini, yang berakibat pada ketidak seriusan pendidik dan peserta didik dalam menjalankan fungsi pembelajaran, yang bermuara pada buruknya capaian dan penyerapan pembelajaran akibat pemberlakuan sistem PJJ. Hal tersebut didukung dengan pernyataan Nadiem yang mengatakan, PJJ mengakibatkan tidak terserapnya materi dengan baik oleh siswa. Selain itu PJJ sejauh ini dirasa masih cukup jauh dari kata efektif dalam hal teknis pelaksanaan dilapangan, mengingat Perbedaan akses dan kualitas selama pembelajaran jarak jauh, dapat mengakibatkan kesenjangan capaian hasil belajar, terutama untuk anak-anak dari sosio-ekonomi berbeda.

Apakah akan berpotensi membuka cluster baru?

Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Dasar, dan Menengah (Dirjen Paudasmen) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Jumeri mengungkapkan bahwa Pemerintah menyadari bahwa pembukaan layanan tatap muka berpotensi menyebabkan terjadinya cluster-cluster baru. “Namun kami sudah memberikan instruksi agar pembukaan satuan pendidikan di zona kuning harus atas izin Satuan Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 setempat. Selain itu kepala sekolah harus mengisi daftar periksa pencegahan COVID-19 dan diverifikasi oleh Satuan Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 dan Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/Kota,” ujar Jumeri. Dikutip dari laman kemendikbud.go.id.

Laporan dari berbagai daerah menyebutkan bahwa timbul cluster-cluster baru yang disebabkan oleh pembukaan kembali satuan pendidikan di zona kuning. Namun perlu diluruskan bahwa hal ini bukan terjadi pada bulan Agustus ketika Penyesuaian SKB Empat Menteri dikeluarkan, melainkan akumulasi kejadian dari bulan Maret s.d. Agustus. Selain itu para peserta didik dan pendidik tidak terpapar di satuan pendidikan melainkan di lingkungan mereka masing-masing. Dikutip dari kemndikbud.go.id

Disisi lain banyak hal yang perlu dipertimbangkan terkait dengan evaluasi PJJ ini, salah satunya ketidak maksimalan penerapan PJJ ini untuk daerah yang terklasifikasi dalam wilayah 3T. Banyak satuan pendidikan di daerah 3T sangat kesulitan untuk melaksanakan Pembelajaran Jarak Jauh dikarenakan minimnya akses. Hal ini dapat berdampak negatif terhadap tumbuh kembang dan psikososial anak secara permanen. Saat ini, 88% dari keseluruhan daerah 3T berada di zona kuning dan hijau. Dengan adanya penyesuaian SKB ini, maka satuan pendidikan yang siap dan ingin melaksanakan pembelajaran tatap muka memiliki opsi untuk melaksanakannya secara bertahap dengan protokol kesehatan yang ketat.

Perlukah pembelajaran tatap muka diberlakukan?

Sejauh ini rupanya Kemendikbud tidak main-main dengan pemberlakuan kebijakan pembelajaran tatap muka bagi para individu pendidikan yang terdomisili di wilayah dengan kriteria zona hijau dan kuning. Hal ini dibuktikan dengan dimulainya pemberlakuan kebijakan ini diberbagai daerah yang terdaftar dalam wilayah zona hijau dan kuning, yang tentunya pemberlakuan ini harus dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat oleh masing-masing dinas satuan pendidikan ditiap daerah masing-masing.

Makasar, Aceh, Lampung, Sukabumi, serta beberapa daerah lain yang berada didalam kawasan wilayah zona hijau dan kuning telah mencoba menerapkan kebijakan ini secara bertahap, yang mana setiap daerah memilki kriteria yang ketat untuk menetapkan apakah pemberlakuan kebijakan pembelajaran tatap muka ini layak diberlakuakan atau tidak. Terdapat 3 kriteria umum diantaranya mengantongi izin dari satuan tugas, izin pemerintah daerah, dan izin dari orang tua murid.

Bila merujuk pada kesiapan penyelenggara pendidikan terutama dinas pendidikan di daerah zona hijau dan kuning, rasanya pembelajaran tatap muka ini dapat dikatakan sudah siap dan layak untuk dilaksanakan, mengingat ada banyak fungsi pendidikan yang terbengkalai akibat pemberlakuan pembelajaran jarak jauh yang bisa diantisipasi dengan pembelajaran tatap muka. Tentunya standar protokol kesehatan harus sama-sama dijewantahkan oleh masing-masing individu pendidikan selama nantinya pembelajaran tatap muka ini berlangsung, baik oleh peserta didik maupun para tanaga pendidik, serta stake holder yang berkaitan langsung dengan proses pendidikan.

Namun kendati demikian pemberlakuan pembelajaran tatap muka ini tetap menimbulkan dua sisi yang sulit untuk dihindari salah satu sisinya. Kemunculan cluster baru penyebaran rantai virus menjadi sebuah problematika yang sulit untuk dihindari, walaupun bukan mustahil untuk ditangani. Dilain sisi PJJ telah memberikan gambaran umum terkait banyaknya problem yang ditimbulkan akibat masih perlunya pembenahan secara masif dan radikal sistem PJJ ini, yang dalam realitanya penerapan PJJ masih jauh dari kata siap untuk terus diberlakukan kedepannya.

Pada muaranya kesiapan penyelenggara pendidikan dalam hal ini pemerintah serta tenaga pendidiklah yang dituntut untuk dapat terus beradaptasi dengan pola pendidikan yang kian hari selalu memberi tantangan yang dinamis kepada seluruh aspek pendidikan. Kita para penerima kebijakan kian hari dituntut pula untuk dapat beradaptasi dengan segala bentuk kebijakan yang berkaitan langsung dengan sistem pendidikan, dan mampu mengantisipasi setiap bentuk kebijakan yang berkaitan erat dengan sistem pembelajaran dan sistem pendidikan yang dirasa baru dimasa pandemi ini, yang tentu saja setiap kebijakan yang ada tidaklah dapat menyenangkan seluruh pihak.

Prioritas keselamatan dalam kurun waktu dekat ini dirasa memanglah hal yang paling utama, namun pendidikan juga merupakan indikator keselamatan bangsa untuk tegaknya masa depan negara dan bangsa ini. Jangan sampai keduanya terlepas akibat kita yang terlambat beradaptasi.

Tinggalkan Balasan

WhatsApp INFO LENGKAP